Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) Operasi Produksi


Latar Belakang

IUP Operasi Produksi adalah ijin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan nya. Menurut Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba”), IUP Operasi Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi Bagi Badan Usaha

Pasal 23 PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi bagi Badan Usaha meliputi persyaratan:

1.    Persyaratan administratif, meliputi:

a.    Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

  1. Surat permohonan;
  2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  3. Surat keterangan domisili.

b.    Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:

  1. Surat permohonan;
  2. Profil badan usaha;
  3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Nomor pokok wajib pajak;
  5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  6. Surat keterangan domisili.

2.      Persyaratan teknis, meliputi:

  1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  2. Laporan lengkap eksplorasi;
  3. Laporan studi kelayakan;
  4. Rencana reklamasi dan pasca tambang;
  5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
  6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
  7. tersedia nya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3.      Persyaratan lingkungan, meliputi:

  1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.      Persyaratan finansial, meliputi:

  1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

Johan Kurnia

Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) Operasi Produksi
4 votes, 4.00 avg. rating (77% score)

, , ,

Comments are closed.