Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) Operasi Produksi

Latar Belakang

IUP Operasi Produksi adalah ijin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan nya. Menurut Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba”), IUP Operasi Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi Bagi Badan Usaha

Pasal 23 PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi bagi Badan Usaha meliputi persyaratan: Read the rest of this entry »

4 votes, 4.00 avg. rating (77% score)

, , ,

No Comments

Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) Eksplorasi

Mining LawLatar Belakang

IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 62 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba”), IUPK Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), atau badan usaha swasta yang telah mendapatkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”).

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) IUPK Eksplorasi sekurang-kurangnya wajib memuat:

a.         nama perusahaan;

b.         luas dan lokasi wilayah;

c.         rencana umum tata ruang;

Read the rest of this entry »

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

, , ,

No Comments

Wilayah Pencadangan Negara

Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat 33 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Pencadangan Negara (“WPN”) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dengan memperhatikan aspirasi daerah, menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Di dalam Pasal 27 ayat (4) UU Minerba diatur bahwa WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu atau untuk konservasi dapat diusahakan dengan jenis Ijin Usaha Pertambangan Khusus, dengan persetujuan DPR, yang statusnya nanti berubah menjadi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”). Pasal 28 UU Minerba mengatur bahwa perubahan status WPN menjadi WIUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.  pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;

b.  sumber devisa negara;

c.  kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;

d.  berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

e.  daya dukung lingkungan; dan/atau

f.  penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Kriteria untuk menetapkan WIUPK menurut Pasal 32 UU Minerba adalah sebagai berikut:

a.  letak geografis;

b.  kaidah konservasi;

c.  daya dukung lindungan lingkungan;

d.  optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan

e.  tingkat kepadatan penduduk.

  Read the rest of this entry »

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

, , , , , ,

No Comments

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Adalah merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pasal 76 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) menyatakan bahwa IUPK terdiri atas dua tahap:

a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Selanjutnya diatur bahwa pemegang IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana diatur di atas.

Pasal 77 UU Minerba mengatur bahwa setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUPK Operasi Produksi ini akan diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada: Read the rest of this entry »

2 votes, 3.00 avg. rating (62% score)

, , , , ,

No Comments

Pertambangan Mineral

Menurut Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), usaha pertambangan dikelompokkan atas:

1. pertambangan mineral; dan

2. pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sendiri digolongkan atas:

1. Pertambangan mineral radioaktif;

2. Pertambangan mineral logam; Read the rest of this entry »

1 vote, 1.00 avg. rating (43% score)

, , ,

No Comments